Pemulihan Pariwisata NTT Pascagempa menjadi perhatian Kementerian Pariwisata setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menegaskan pentingnya langkah pemulihan yang tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga menghidupkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor wisata.
Widiyanti membahas strategi tersebut bersama Pemerintah Daerah Manggarai Barat dan berbagai unsur industri pariwisata. Pertemuan itu melibatkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), pelaku wisata bahari, pramuwisata, kelompok usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam keterangan resmi pada Sabtu, 29 Agustus 2026, Widiyanti menjelaskan bahwa Kementerian Pariwisata hadir di Labuan Bajo untuk mendorong pemulihan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata. Pemerintah ingin memastikan seluruh pihak bergerak bersama agar aktivitas wisata dapat kembali berjalan secara aman dan bertahap.
Pemulihan Pariwisata NTT Perlu Menentukan Skala Prioritas
Menurut Widiyanti, pemerintah dan pelaku industri perlu menentukan prioritas pemulihan pariwisata NTT pascagempa berdasarkan kondisi di lapangan. Tingkat kerusakan menjadi salah satu pertimbangan utama. Selain itu, pemerintah perlu melihat kesiapan destinasi dan pelaku usaha sebelum mereka kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sektor pariwisata juga menjadi faktor penting. Banyak warga memperoleh pendapatan dari aktivitas wisata sehingga pemulihan harus menyentuh berbagai bagian dalam ekosistem tersebut.
Karena itu, pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada destinasi wisata. Strategi pemulihan juga mencakup hotel dan penginapan, restoran, desa wisata, kapal wisata, pemandu perjalanan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pendekatan tersebut membuat indikator keberhasilan pemulihan menjadi lebih luas. Pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki bangunan atau fasilitas yang mengalami kerusakan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat kembali memperoleh pekerjaan dan pendapatan dari kegiatan pariwisata.
Empat Langkah Pemulihan Pariwisata Flores
Widiyanti memaparkan empat langkah utama untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata Flores dan wilayah NTT setelah gempa. Pertama, seluruh pihak harus menjamin keselamatan masyarakat dan wisatawan sekaligus menyampaikan informasi publik berdasarkan data terbaru secara konsisten.
Kedua, pemerintah bersama industri perlu menghidupkan kembali destinasi, aktivitas usaha, dan perekonomian masyarakat. Langkah ini penting karena sektor pariwisata menghubungkan banyak jenis usaha dan sumber mata pencaharian warga.
Selanjutnya, pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan pasar dan menjalankan reaktivasi kegiatan wisata secara bertahap. Langkah terakhir berfokus pada peningkatan ketangguhan destinasi dalam menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
Widiyanti menilai proses pemulihan tidak boleh hanya menyelesaikan persoalan kerusakan fisik. Pemerintah dan industri juga perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat manajemen risiko bencana.
Upaya itu mencakup peningkatan standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat, kesiapan jalur dan titik evakuasi, penguatan sistem komunikasi, serta peningkatan kemampuan seluruh pelaku pariwisata dalam menghadapi situasi darurat.
Pink Beach di Komodo National Park.
Keselamatan Wisata Bahari Labuan Bajo Jadi Perhatian
Selain membahas pemulihan pariwisata NTT pascagempa, pertemuan tersebut menyoroti aspek keselamatan wisatawan. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap wisata bahari karena sektor ini menjadi salah satu daya tarik utama Labuan Bajo.
Widiyanti mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar setiap pelaku wisata mampu menjalankan kegiatan sesuai standar keselamatan. Pelaku usaha juga perlu menerapkan SOP secara konsisten dan mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan keamanan wisatawan.
Tidak hanya itu, operator wisata harus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat, baik di daratan maupun perairan. Langkah tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan terhadap Labuan Bajo dan destinasi lain di Flores.
Sepanjang 2026, Kementerian Pariwisata telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor tersebut. Salah satunya melalui Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Indonesia (SATRIA) yang menyasar bidang kepemanduan.
Kementerian juga menjalankan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Program ini mencakup sejumlah aktivitas wisata seperti wisata tirta, wisata gunung, dan snorkeling.
Pelaku Wisata Perlu Memperkuat Mitigasi Gempa dan Tsunami
Asosiasi dan pelaku industri yang mengikuti pertemuan turut memberikan masukan mengenai kesiapsiagaan bencana. Mereka menilai pelaku pariwisata membutuhkan pelatihan mitigasi gempa bumi dan tsunami yang semakin kuat.
Pelatihan tersebut perlu menjangkau berbagai profesi yang berhubungan langsung dengan wisatawan. Nakhoda, awak kapal, pemandu, hingga operator perjalanan wisata perlu memahami prosedur yang harus mereka jalankan ketika menghadapi kondisi darurat.
Penguasaan prosedur keselamatan menjadi semakin penting bagi wilayah yang mengandalkan wisata bahari. Respons yang cepat dan terkoordinasi dapat membantu melindungi masyarakat sekaligus wisatawan ketika bencana terjadi.
Widiyanti menegaskan bahwa kualitas pariwisata selalu berawal dari jaminan keselamatan masyarakat dan pengunjung. Oleh sebab itu, pemerintah ingin terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penerapan SOP, kepatuhan pelaku di lapangan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Melalui langkah tersebut, pemulihan pariwisata NTT pascagempa tidak hanya bertujuan mengembalikan aktivitas wisata seperti sebelum bencana. Pemerintah juga ingin membangun ekosistem pariwisata yang lebih tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai risiko pada masa depan.
