Subsidi Pengasuhan Anak China mendapat sorotan setelah sejumlah pakar demografi mendorong pemerintah untuk meningkatkan nilai bantuan secara signifikan. Para ahli menilai langkah tersebut semakin penting karena angka kelahiran terus menurun dan berpotensi membawa tingkat fertilitas China ke jajaran terendah di dunia.
Persoalan demografi kini menjadi tantangan besar bagi Beijing. Data menunjukkan jumlah kelahiran tahunan di China turun lebih dari separuh hanya dalam waktu sekitar satu dekade. Pada 2016, negara itu masih mencatat hampir 18 juta kelahiran. Namun, jumlah tersebut merosot hingga kurang dari 8 juta pada 2025.
Selain penurunan angka kelahiran, jumlah penduduk China juga terus berkurang setelah mencapai titik tertinggi pada 2021. Kondisi tersebut memperbesar kekhawatiran terhadap ketersediaan tenaga kerja, struktur usia penduduk, hingga keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.
Saat ini, tingkat fertilitas total China berada di kisaran 1,0 anak per perempuan. Angka tersebut terpaut jauh dari tingkat penggantian populasi sekitar 2,1 yang secara umum diperlukan untuk mempertahankan jumlah penduduk dalam jangka panjang.
Subsidi Pengasuhan Anak China Dinilai Belum Memadai
Pemerintah pusat sebenarnya telah menjalankan program bantuan pengasuhan anak secara nasional. Program tersebut memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan atau sekitar Rp9,5 juta setiap tahun untuk setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025.
Orangtua dapat menerima bantuan tersebut sampai anak mencapai usia tiga tahun. Dengan demikian, satu anak berhak memperoleh total bantuan sekitar 10.800 yuan atau kurang lebih Rp28,5 juta selama periode program.
Sejumlah pemerintah daerah turut menyediakan insentif tambahan melalui kebijakan masing-masing. Meski demikian, para pakar menganggap besaran bantuan saat ini belum mampu mengurangi tekanan finansial keluarga secara signifikan.
Biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, serta layanan penitipan anak masih menjadi pertimbangan utama pasangan ketika memutuskan memiliki keturunan. Karena itu, para ahli meminta Beijing memperluas kebijakan yang tidak hanya mengandalkan bantuan tunai.
China Bisa Belajar dari Korea Selatan dan Singapura
Para peneliti juga mendorong China mempelajari strategi Korea Selatan dan Singapura. Kedua negara tersebut menghadapi persoalan fertilitas yang sangat rendah dan telah memperkuat berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat memiliki anak.
Korea Selatan, misalnya, sempat mencatat tingkat fertilitas sekitar 0,8 pada tahun sebelumnya. Namun, perkembangan terbaru mulai memberikan tanda pemulihan.
Otoritas Korea Selatan mencatat jumlah kelahiran pada Juni, kuartal kedua, dan semester pertama tahun ini mencapai level tertinggi dalam hampir tujuh tahun. Peningkatan dukungan finansial kepada keluarga ikut berperan dalam perkembangan tersebut.
Nilai subsidi pengasuhan anak di Korea Selatan setara sekitar 1,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2021. Angkanya kemudian meningkat menjadi 2,7 persen pada 2022 dan mencapai sekitar 4,8 persen pada 2025.
Sementara itu, Singapura menawarkan paket dukungan bagi keluarga yang nilainya dapat mencapai 62.000 dollar Singapura atau sekitar Rp863 juta untuk setiap anak. Pemerintah mengambil kebijakan tersebut sebagai salah satu upaya menghadapi tingkat fertilitas yang tercatat sekitar 0,87 pada tahun lalu.
Pasangan membawa seorang anak di atas koper di Stasiun Kereta Api Beijing Barat di Beijing, Rabu, 18 Januari 2023. Populasi China yang perlahan menyusut akan menimbulkan tantangan baru bagi para pemimpin China. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menggenjot kelahiran.
Pakar Usulkan Subsidi Naik hingga 600 Persen
Demografer independen He Yafu menilai pemerintah China perlu meningkatkan subsidi nasional setidaknya 600 persen dibandingkan paket yang berlaku sekarang.
He mengusulkan bantuan sedikitnya 1.000 yuan atau sekitar Rp2,6 juta setiap bulan untuk setiap anak sampai berusia enam tahun. Jika pemerintah menerapkan skema tersebut secara penuh, setiap anak dapat memperoleh total bantuan sekitar 72.000 yuan atau setara Rp190 juta.
Menurut He, nilai subsidi yang pemerintah berikan saat ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan biaya yang harus keluarga keluarkan untuk membesarkan anak.
Ia mengidentifikasi tiga hambatan utama yang menekan tingkat fertilitas di berbagai negara Asia Timur. Ketiganya meliputi tingginya biaya membesarkan anak, ketatnya persaingan pendidikan, dan terbatasnya layanan pengasuhan anak.
Karena itu, pemerintah perlu mengurangi beban keluarga dari sisi finansial sekaligus waktu. Peningkatan subsidi perlu berjalan bersama perluasan fasilitas penitipan dan pengasuhan anak yang terjangkau serta dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Subsidi Dinilai Bisa Dongkrak Tingkat Fertilitas
James Liang, pakar demografi yang juga menjabat Chairman Eksekutif Trip.com dan menjadi salah satu pendiri YuWa Population Research Institute, menawarkan skema berbeda.
Liang mengusulkan total subsidi sekitar 62.000 yuan atau kurang lebih Rp163 juta untuk setiap anak. Dalam skema tersebut, keluarga akan memperoleh insentif sekitar 855 yuan atau Rp2,2 juta per bulan sampai anak mencapai usia enam tahun.
Besaran itu bertujuan menyamai rasio dukungan yang Korea Selatan berikan kepada keluarga pada 2025.
Berdasarkan riset Liang, peningkatan bantuan tersebut berpotensi menaikkan tingkat fertilitas China sekitar 25 persen. Jika perkiraan itu terwujud, tingkat fertilitas negara tersebut dapat meningkat dari sekitar 1,0 menjadi 1,25 dalam beberapa tahun.
Meski mengalami peningkatan, angka 1,25 masih berada jauh di bawah tingkat penggantian populasi 2,1. Namun, kenaikan tersebut setidaknya dapat membantu memperlambat penurunan angka kelahiran yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Krisis Demografi Menjadi Tantangan Jangka Panjang China
Liang memperingatkan bahwa China menghadapi risiko penurunan tingkat fertilitas yang lebih dalam apabila pemerintah tidak segera memperkuat kebijakan pendukung keluarga. Bahkan, angka fertilitas China berpotensi turun melewati Korea Selatan dan Singapura serta berada di posisi paling rendah secara global.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa subsidi pengasuhan anak China bukan sekadar persoalan bantuan sosial. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga keseimbangan demografi dalam jangka panjang.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk memiliki anak. Selain biaya pengasuhan dan pendidikan, ketersediaan fasilitas penitipan anak, waktu kerja orangtua, serta tekanan ekonomi keluarga dapat memengaruhi keputusan tersebut.
Dengan jumlah kelahiran yang telah merosot lebih dari separuh dalam satu dekade, China menghadapi tekanan untuk mencari strategi yang lebih efektif. Peningkatan subsidi menjadi salah satu pilihan yang para pakar tawarkan, tetapi kebijakan tersebut perlu berjalan bersama reformasi layanan keluarga yang lebih luas.
Keberhasilan China membalikkan tren kelahiran pada akhirnya bergantung pada kemampuan pemerintah menciptakan kondisi yang membuat masyarakat merasa lebih mampu menanggung biaya dan waktu untuk membesarkan anak. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih kuat, penurunan populasi berpotensi menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang semakin besar pada masa mendatang.
