Wakil Menteri Pariwisata – Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa pariwisata Indonesia kini tidak hanya fokus pada jumlah wisatawan. Sebaliknya, pemerintah menekankan pelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai prioritas utama. Selain itu, fokus ini terlihat pada pengembangan 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif, yang menjadi motor penggerak pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70 persen wilayah laut, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk mengembangkan pariwisata bahari. Oleh karena itu, laut bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga sumber ekonomi, budaya, dan kehidupan masyarakat pesisir.
Ekonomi Bahari dan Peran Desa Wisata
Ekonomi bahari Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Misalnya, pada 2024, sektor ini diperkirakan menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS. Kemudian, pertumbuhan ini terlihat dari penguatan desa wisata pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan aktivitas pariwisata bahari.
Setiap desa tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga laut. Dengan demikian, kegiatan pariwisata menciptakan lapangan kerja baru, mendukung UMKM lokal, dan melestarikan budaya setempat. Selain itu, wisatawan yang berkunjung ikut berperan langsung dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga manfaatnya terasa di seluruh ekosistem.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa saat membuka forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
Pariwisata Berkelanjutan: Regulasi dan Standar Internasional
Ni Luh Puspa menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan harus menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial-budaya, dan manfaat ekonomi. Untuk itu, pemerintah memperkuat dasar regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).
Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 menetapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip PBB. Dengan kata lain, SERTIDEWI telah menyertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi, memastikan praktik pariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Ekonomi Biru: Memanfaatkan Laut Secara Bertanggung Jawab
Pemerintah menekankan ekonomi biru sebagai strategi utama pembangunan nasional. Pada saat yang sama, konsep ini memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab, meningkatkan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga kelestarian ekosistem.
Namun, limbah laut dan sampah wisata masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan demikian, koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah menghasilkan strategi menyeluruh yang mengatasi masalah dari hulu hingga hilir.
Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup rutin menggelar kegiatan bersih-bersih laut, edukasi masyarakat, dan mendukung produk daur ulang. Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah memulai proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di tiga lokasi, termasuk Bali. Dengan cara ini, pariwisata sekaligus mendukung ekonomi berkelanjutan.
Keselamatan, Kebersihan, dan Promosi Destinasi
Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen destinasi melalui pendekatan berbasis risiko. Selain itu, regulasi jelas, standar operasional, dan pengurangan risiko bencana menjaga keselamatan wisatawan. Program Gerakan Wisata Bersih meningkatkan kebersihan destinasi, sementara kerja sama dengan Divers Alert Network memperkuat keselamatan penyelam.
Selain itu, Kementerian Pariwisata meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory, yang menyediakan informasi akurat bagi wisatawan dan operator penyelaman. Dengan demikian, praktik penyelaman berbasis konservasi berkembang, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi penyelaman kelas dunia.
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia menjadi fondasi utama pariwisata berkualitas. Selain itu, sertifikasi kompetensi dan pelatihan tenaga pariwisata meningkatkan profesionalisme, standar keselamatan, dan pengalaman wisatawan. Dengan demikian, investasi pada SDM membangun kepercayaan wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.
Bali Ocean Days: Forum Kolaborasi Internasional
Ni Luh Puspa menyambut Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan negara. Selain itu, forum ini mendorong aksi nyata, bukan sekadar diskusi. Pariwisata bahari berkelanjutan menekankan keselamatan, pelestarian laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari Indonesia.
Dengan demikian, strategi terpadu ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi bahari kelas dunia.
