Negosiasi Antara Greenland Dan Amerika Serikat (AS) – Hingga kini belum mencapai titik yang di harapkan. Menteri Luar Negeri (Menlu) Greenland, Vivian Motzfeldt, dan Menlu Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyatakan hal ini dalam konferensi pers trilateral yang dgelar Sabtu (7/2) di Nuuk. Selain itu, konferensi ini juga menandai pembukaan konsulat pertama Kanada di ibu kota Greenland.
Motzfeldt menekankan bahwa meski situasi menunjukkan perbaikan di bandingkan bulan sebelumnya, posisi Greenland dalam pembicaraan masih jauh dari target yang di harapkan. Dengan demikian, negosiasi di anggap masih memerlukan proses panjang sebelum kesepakatan akhir dapat tercapai.
“Jalan yang harus di lalui masih panjang, sehingga terlalu dini untuk menyebut posisi akhir,” kata Motzfeldt. Selain itu, ia menyoroti terbentuknya jalur diplomatik dan dialog langsung dengan Washington, yang di nilai sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi yang lebih efektif.
Sikap Denmark dalam Negosiasi
Menlu Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menegaskan bahwa negaranya menekankan prinsip-prinsip yang tidak dapat di negosiasikan. “Kami menyampaikan dengan tegas sejak awal bahwa setiap solusi harus menghormati garis merah kami,” ujar Rasmussen. Dengan kata lain, solusi yang menghormati batasan tersebut tetap menjadi fokus utama dalam setiap pembicaraan.
Meski begitu, Rasmussen enggan mengungkap rincian negosiasi kepada publik. Ia menyatakan bahwa proses pembicaraan tidak di lakukan secara terbuka dan bahwa pihak-pihak yang terlibat berupaya keras untuk duduk bersama dalam satu ruangan, sehingga di skusi dapat berlangsung secara layak dan produktif. Selain itu, Rasmussen optimistis bahwa solusi yang menghormati prinsip-prinsip Denmark dapat tercapai jika semua pihak bersedia berkompromi secara konstruktif.
Foto ini diambil pada 6 Februari 2026 dan memperlihatkan pemandangan di Nuuk, Greenland, wilayah otonom Denmark. Menteri Luar Negeri (Menlu) Greenland Vivian Motzfeldt dan Menlu Denmark Lars Lokke Rasmussen pada Sabtu (7/2/2026) mengatakan bahwa negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) “masih belum sesuai harapan kami,” menandakan bahwa kesepakatan akhir masih jauh dari tercapai.
Greenland: Pulau Strategis dalam Lingkup Kerajaan Denmark
Greenland, pulau terbesar di dunia, memiliki status otonom di bawah Kerajaan Denmark. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, Denmark tetap memegang kendali atas kebijakan luar negeri dan pertahanan pulau tersebut. Dengan demikian, keputusan terkait hubungan internasional Greenland tetap melibatkan Kopenhagen secara langsung.
Sejak Presiden AS Donald Trump kembali menjabat pada 2025, ia berulang kali menyatakan minat untuk “mendapatkan” Greenland. Pernyataan ini memicu reaksi keras di Eropa, karena di anggap menimbulkan ketegangan diplomatik. Oleh karena itu, negosiasi antara Greenland dan AS menjadi sorotan internasional, tidak hanya dari Denmark, tetapi juga negara-negara Eropa lainnya.
Dukungan Kanada dan Prancis
Sebagai bentuk dukungan terhadap Greenland dan komunitas Inuit-nya, Kanada dan Prancis membuka konsulat baru di Nuuk pada Jumat (6/2). Dengan cara ini, kedua negara menegaskan solidaritas mereka sekaligus memperkuat hubungan diplomatik dengan Greenland. Pembukaan konsulat ini juga menjadi simbol komitmen internasional terhadap perlindungan hak-hak masyarakat lokal dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.
Langkah ini menunjukkan bahwa meski negosiasi antara Greenland dan AS berlangsung sulit, komunitas internasional tetap menaruh perhatian besar pada kepentingan Greenland. Selain itu, kehadiran konsulat baru memperkuat posisi Greenland dalam diplomasi regional dan global.
Prospek Negosiasi Greenland-AS
Negosiasi antara Greenland dan AS kemungkinan masih akan memakan waktu, mengingat posisi Greenland masih belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, Denmark menekankan prinsip-prinsip yang harus dihormati dalam setiap kesepakatan. Dengan dukungan Kanada, Prancis, dan jalur diplomatik yang semakin terbuka dengan AS, peluang tercapainya kesepakatan yang adil tetap ada.
Perkembangan ini menunjukkan pentingnya diplomasi trilateral dan kolaborasi internasional. Dengan demikian, Greenland tetap berada di posisi strategis dalam arena geopolitik, sementara pemerintahnya berupaya menyeimbangkan kepentingan domestik dan tekanan internasional.
