Kerusakan Jalan – Di sejumlah wilayah Banten kembali menimbulkan korban dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Di Flyover Ciputat, Tangerang Selatan, beberapa pengendara motor terpeleset karena lubang yang menganga saat hujan deras. Insiden serupa juga terjadi di Jalan Ciledug Raya dekat Bates Kreo, di mana aspal yang rusak menyebabkan kecelakaan berulang. Bahkan di Tol Tangerang–Merak, pengelola sempat meminta maaf kepada pengguna jalan karena kondisi berlubang akibat cuaca ekstrem dan beban kendaraan berat.
Di wilayah Serang, Jalan Raya Kragilan–Cikande menunjukkan kerusakan yang membahayakan, khususnya pada malam hari atau saat hujan turun. Jalan Serang–Pandeglang juga di penuhi lubang dengan kedalaman antara 1 hingga 7 sentimeter. Kawasan Lampu Merah Boru, Curug, kerap menimbulkan kendaraan tergelincir akibat jalan becek dan berlubang. Sementara itu, Jalan Empat Lima memiliki ratusan titik kerusakan, bahkan beberapa lubang mencapai diameter dua meter. Pandeglang juga tidak luput dari masalah serupa. Akses Saketi–Pandeglang, terutama di sekitar Pasar Saketi, mengalami kerusakan parah. Jalan di pusat kota Pandeglang, dekat alun-alun, di laporkan memicu kecelakaan. Di kawasan perumahan seperti Citra Gading, Cipocok Jaya, hingga Kompleks Taman Pesona Sitauan, Taktakan, warga mengeluhkan jalan rusak dan tergenang yang tak kunjung di perbaiki.
Masalah jalan berlubang tidak hanya sekadar persoalan teknis terkait aspal atau drainase. Dalam perspektif politik, jalan yang rusak menjadi simbol nyata dari kualitas negara dalam memenuhi kontrak sosialnya dengan warga.
Infrastruktur sebagai Pilar Kontrak Sosial
Dalam teori kontrak sosial John Locke, warga menyerahkan sebagian haknya kepada negara untuk memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan. Infrastruktur dasar, termasuk jalan raya, masuk dalam kewajiban elementer tersebut. Jalan tidak sekadar aspal; ia menjadi jalur distribusi ekonomi, akses pendidikan, dan konektivitas sosial.
Ketika jalan rusak dibiarkan berbulan-bulan tanpa perbaikan yang memadai, hak warga untuk bergerak secara aman dan produktif terganggu. Lubang di jalan pun menjadi metafora dari retaknya hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Jalan yang rusak bukan hanya masalah fisik, tetapi cermin dari efektivitas tata kelola publik.
Pengendara kendaraan bermotor menghindari jalan berlubang di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten, Sabtu (1/4/2023). Jalan utama menuju pelabuhan Ciwandan tersebut kondisinya berlubang dan rusak parah hingga foto ini diambil belum diperbaiki oleh pemerintah setempat.
Politik Anggaran dan Tata Kelola Jalan
Kerusakan jalan di Banten sering di kaitkan dengan faktor alam seperti hujan deras, drainase buruk, dan beban kendaraan berat. Namun, faktor alam tidak bisa di jadikan alasan tunggal. Dalam teori tata kelola, kualitas pelayanan publik tergantung pada perencanaan matang, pengawasan efektif, dan akuntabilitas anggaran.
Jika jalan yang baru di perbaiki kembali rusak dalam waktu singkat, masyarakat berhak mempertanyakan kualitas proyek dan sistem pengawasan. Banyak pemerintah daerah lebih fokus pada pembangunan proyek baru ketimbang pemeliharaan jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa politik anggaran kurang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga.
Politik Keseharian yang Terasa oleh Warga
Ilmu politik mengenal konsep politics of everyday life, yakni politik yang di rasakan langsung oleh warga. Masyarakat mungkin tidak mengikuti debat kebijakan tingkat tinggi, tetapi mereka merasakan risiko jalan berlubang setiap hari. Di Banten, keluhan tentang jalan rusak muncul hampir setiap musim hujan. Pola yang berulang—kerusakan, korban, perbaikan tambal sulam, lalu rusak kembali—menunjukkan pendekatan pemerintah yang reaktif, bukan preventif.
Demokrasi yang sehat tidak hanya di ukur dari pemilu atau proyek besar, tetapi dari kemampuan pemerintah menjamin keselamatan dasar warga dalam aktivitas keseharian.
Dari Perbaikan Sementara ke Reformasi Infrastruktur
Mengatasi jalan berlubang membutuhkan langkah struktural. Pertama, audit menyeluruh kualitas proyek infrastruktur dan sistem drainase harus di lakukan. Kedua, transparansi anggaran pemeliharaan jalan memungkinkan publik memantau efektivitas belanja daerah. Ketiga, penguatan sistem pelaporan berbasis digital memudahkan warga melaporkan titik kerusakan secara cepat dan responsif.
Selain itu, perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan dan intensitas curah hujan yang meningkat akibat perubahan iklim. Jalan berlubang bukan sekadar masalah teknis; ia menyampaikan pesan politik yang jelas.
Jalan Aman sebagai Cerminan Kepercayaan Publik
Ketika ratusan titik lubang dibiarkan menganga di Tangerang, Serang, dan Pandeglang, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan pengendara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Negara hadir bukan hanya lewat kebijakan besar, tetapi melalui aspal yang rata dan aman dilalui.
Memperbaiki jalan berarti memperbaiki kontrak sosial antara pemerintah dan warga. Dengan jalan yang aman, masyarakat yakin bahwa pajak dan mandat yang mereka berikan benar-benar digunakan untuk melindungi mereka. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal bagaimana pemimpin merawat jalan yang kita lalui setiap hari.
